Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan posisi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) apakah setuju atau tidak setuju terhadap Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Kemenkes merupakan leading sector dan  salah satu pihak yang ditunjuk pemerintah dalam pembahasan RUU BPJS dari delapan kementerian.

                Hal tersebut dipertanyakan Rieke dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedianingsih yang dipimpin Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning di Gedung DPR, Jakarta (18/1)

                Diterangkan Rieke   Permenkes tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bab II Pasal 3 menyatakan bahwa jaminan kesehatan  diselenggarakan dengan sembilan prinsip yang prinsipnya mengadop dari SJSN. “Kemudian diperdebatkan BPJS, namun kami  tidak pernah mendengar suara dari Kemenkes, sebetulnya posisinya dimana”, terang Rieke.

Rieke menambahkan  Kemenkes tidak pernah bersuara menyatakan sikap bahwa  setuju atau tidak bentuk badan hukum BPJS. Bentuk badan hukum BPJS adalah nirlaba, dimana hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.  

“Saat ini pembahasan RUU BPJS mengalami deadlock. Pada kesempatan ini kami minta dukungan dan support  Kemenkes”, papar Rieke.

“Dengan dikeluarkannya Permenkes sepertinya  pemerintah setuju, namun dalam pembahasan  tidak setuju, malah BPJS akan dipecah menjadi dua nirlaba dan dua tetap BUMN”, tambah Rieke.

 Prioritas program 2010  pemerintah salah satunya adalah penataan kelembagaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), menurut Rieke  awalnya  merasa lega  karena Kemenkes support sekali mengenai adanya BPJS sebagai implementasi SJSN. (sc)/foto:iw/parle.